Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
Pejabat baru Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengacungkan jempol seusai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024?2029 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto datang dengan satu pesan utama bahwa negara harus kembali hadir lebih kuat dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Setelah bertahun-tahun Indonesia bergerak dengan pendekatan pembangunan yang relatif hati-hati, pemerintahan baru memilih jalur yang lebih agresif dengan memperluas peran negara melalui berbagai program besar.
Namun, persoalan terbesar bukan apakah Indonesia membutuhkan negara yang lebih aktif. Indonesia memang membutuhkan negara yang mampu mempercepat industrialisasi, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan ekonomi bernilai tambah tinggi.
Masalahnya adalah pemerintahan Prabowo tampaknya ingin membangun negara besar sebelum terlebih dahulu memperkuat kapasitas negara untuk membiayainya. Inilah kontradiksi utama dari arah ekonomi pemerintah saat ini.
Ambisi pembangunan bergerak sangat cepat, sementara fondasi fiskal, kapasitas birokrasi, dan kualitas tata kelola belum sepenuhnya siap mengikuti kecepatan tersebut. Sebuah negara tidak menjadi kuat hanya karena memiliki banyak program.
Negara menjadi kuat ketika memiliki kemampuan memilih prioritas, membangun institusi, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran menghasilkan perubahan struktural.
Sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan kecenderungan bahwa ukuran keberhasilan masih terlalu sering dikaitkan dengan besarnya skala program, bukan kualitas dampaknya. Program makan bergizi gratis menjadi contoh paling jelas.
Secara prinsip, meningkatkan kualitas gizi anak merupakan tujuan yang penting. Tidak ada negara yang dapat membangun masa depan tanpa memperbaiki kualitas manusianya.
Namun, kebijakan publik toh tidak dinilai hanya dari niat baiknya. Kebijakan harus dinilai dari kemampuan negara menjalankannya.
Program yang menyasar puluhan juta warga membutuhkan sistem pengawasan yang luar biasa kuat, standar keamanan pangan yang ketat, rantai pasok profesional, serta birokrasi yang mampu mengelola implementasi hingga tingkat paling bawah.
Ketika muncul berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pelaksanaan program tersebut, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut kesalahan operasional.
Persoalan yang lebih besar adalah apakah pemerintah terlalu cepat memperluas program nasional sebelum memastikan kapasitas pelaksanaannya benar-benar matang.
Inilah pola yang sering muncul dalam negara berkembang di mana ambisi politik bergerak lebih cepat daripada kemampuan institusi.
Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara hadir. Namun, kehadiran negara bukan hanya soal meluncurkan program besar.
Kehadiran negara berarti mampu memastikan bahwa program tersebut aman, efektif, dan memberikan hasil nyata.
Hal serupa terlihat dalam gagasan Koperasi Merah Putih. Secara historis, koperasi memiliki peran penting dalam membangun ekonomi masyarakat.
Namun, koperasi yang berhasil tidak lahir hanya karena keputusan pemerintah. Koperasi membutuhkan fondasi ekonomi yang jelas, yakni anggota yang aktif, tata kelola yang sehat, kemampuan bisnis, akses pasar, dan mekanisme pengawasan.
Risikonya adalah negara kembali mengulangi pola lama, membangun institusi dari atas tanpa memastikan ekosistem ekonomi yang membuat institusi tersebut hidup.
Jika koperasi hanya menjadi struktur administratif yang bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, maka yang tercipta bukan pemberdayaan ekonomi rakyat, tapi ketergantungan baru terhadap negara. Pun masalah serupa muncul dalam berbagai agenda ekonomi lainnya.
Pemerintah ingin mempercepat hilirisasi, memperkuat BUMN, membangun instrumen investasi negara melalui Danantara, dan memperluas intervensi pemerintah dalam perekonomian.
Semua tujuan tersebut dapat dipahami. Negara memang memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi.
Namun, sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara yang berhasil bukan negara yang paling banyak melakukan intervensi.
Negara yang berhasil adalah negara yang mampu memastikan bahwa setiap intervensi menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
Tanpa tata kelola yang kuat, negara yang terlalu aktif justru dapat menciptakan masalah baru, yakni birokrasi yang semakin besar, alokasi modal yang tidak efisien, dan keputusan ekonomi yang lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politik daripada kalkulasi produktivitas.
Di sinilah periode Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi penting untuk dibaca secara lebih kritis.
Purbaya tidak hanya menghadapi persoalan teknis mengelola APBN, tapi juga berada di tengah upaya pemerintah untuk menerjemahkan visi politik yang besar menjadi kebijakan fiskal yang jelas.
Pendekatan yang lebih ekspansif selama ini bisa dipahami sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan.
Pemerintah ingin memastikan negara tidak pasif, terutama ketika ekonomi global menghadapi ketidakpastian.
Namun, masalahnya bukan apakah negara boleh menggunakan kekuatan fiskal.
Masalahnya adalah apakah negara memiliki kemampuan untuk memastikan ekspansi tersebut menghasilkan perubahan produktif.
Sebab belanja negara bukan selalu sama dengan pembangunan. Negara bisa menghabiskan anggaran dalam jumlah besar dan tetap gagal menciptakan transformasi ekonomi apabila belanja tersebut tidak meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat industri, atau menciptakan pekerjaan berkualitas.
Inilah risiko dari model pembangunan yang terlalu bergantung pada ekspansi anggaran. Pemerintah mungkin mampu menciptakan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi tanpa reformasi struktural, pertumbuhan tersebut dapat kehilangan momentum ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Indonesia menghadapi persoalan klasik di negara berkembang, yakni kebutuhan pembangunan sangat besar, tetapi kemampuan negara untuk mengumpulkan penerimaan masih terbatas.
Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan fiskal harus memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Negara tidak dapat terus memperluas kewajiban belanja tanpa memperkuat fondasi pendapatan.
Namun, arah kebijakan pemerintahan Prabowo justru memperlihatkan kecenderungan bahwa negara ingin mengambil lebih banyak peran di hampir semua sektor.
Negara ingin menjadi penggerak pertumbuhan, penyedia program sosial berskala besar, pengelola investasi, sekaligus pemain utama dalam industrialisasi.
Pertanyaannya adalah apakah kapasitas birokrasi Indonesia sudah mampu menjalankan begitu banyak fungsi tersebut secara bersamaan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa masalah bukan terletak pada besarnya negara, melainkan pada kualitas negara.
Negara yang efektif dapat memainkan peran besar karena memiliki institusi yang kuat.
Sebaliknya, negara yang institusinya lemah akan kesulitan mengelola ekspansi peran pemerintah tanpa menimbulkan pemborosan dan inefisiensi.
Persoalan lain muncul ketika pemerintah pusat memperbesar agenda nasional, tetapi pada saat yang sama kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan.
Pemangkasan anggaran daerah menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi strategi pembangunan. Sebagian besar layanan publik yang menentukan kualitas hidup masyarakat masih bergantung pada pemerintah daerah.
Pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana tidak hanya membutuhkan kebijakan dari pusat, tetapi juga kemampuan daerah untuk menjalankannya.
Jika pemerintah pusat semakin aktif mengambil banyak program strategis, tetapi ruang fiskal daerah semakin terbatas, maka muncul kontradiksi dalam desain pembangunan nasional.
Negara ingin terlihat lebih hadir, tetapi tangan pemerintah daerah yang menjalankan pelayanan publik justru berpotensi semakin lemah.
Hal serupa terlihat dalam isu lingkungan. Pemerintah memiliki agenda besar untuk mempercepat investasi dan industrialisasi.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan menghasilkan biaya tersembunyi yang pada akhirnya kembali menjadi beban negara.
Kebakaran hutan, kerusakan ekologis, dan persoalan tata kelola sumber daya alam bukan hanya masalah lingkungan.
Semua itu memiliki konsekuensi ekonomi melalui biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, gangguan investasi, dan tekanan terhadap reputasi Indonesia di pasar global.
Rangkaian ”Reshuffle” Kabinet Prabowo, Enam Kali Dirombak hingga Purbaya Diganti Suahasil Artikel Kompas.id Karena itu, kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo bukanlah kritik terhadap gagasan pembangunan.
Indonesia memang membutuhkan pembangunan yang lebih cepat. Kritiknya adalah terhadap cara negara menentukan prioritas.
Pembangunan bukan perlombaan untuk menciptakan sebanyak mungkin program. Pembangunan adalah kemampuan memastikan bahwa setiap keputusan hari ini memperkuat kapasitas negara di masa depan.
Dalam konteks inilah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi menarik.
Pergantian ini tidak hanya berupa perubahan figur, tetapi sebagai refleksi dari tantangan yang lebih besar. Suahasil datang dengan reputasi sebagai teknokrat yang memahami pentingnya disiplin fiskal.
Namun, tantangan terbesarnya bukan sekadar menjaga keseimbangan angka dalam APBN. Tantangan sebenarnya adalah apakah ia memiliki ruang untuk mengembalikan prinsip kehati-hatian ketika pemerintah memiliki agenda politik dan pembangunan yang sangat besar.
Seorang Menteri Keuangan tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai pencari sumber pembiayaan bagi seluruh program pemerintah, tapi juga harus menjadi institusi yang mengingatkan batas kemampuan negara sekaligus harus mampu mengatakan bahwa tidak semua program dapat dilakukan sekaligus, tidak semua proyek memiliki prioritas yang sama, dan tidak semua kebijakan populer menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.
Pendek kata, masalah terbesar Indonesia saat ini bukan siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan. Pergantian pejabat hanya mengubah pengelola, bukan menyelesaikan persoalan mendasar.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pemerintahan Prabowo bersedia mengevaluasi kembali filosofi ekonominya, apakah negara harus menjadi lebih besar, atau justru harus menjadi lebih efektif.
Karena negara yang kuat bukan negara yang menjanjikan paling banyak. Negara yang kuat adalah negara yang mengetahui batasnya, mampu menentukan prioritasnya, dan berani memastikan bahwa ambisi politik tidak berubah menjadi beban ekonomi bagi generasi berikutnya. (***)
Editor : Sandro Gatra
Dikutip dari KOMPAS.COM (15/9/2026)