Warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) saat melakukan aksi di depan DPRD Kabupaten Pati sebelum akhirnya menduduki kantor DPRD pada 13 Agustus 2026 lalu.(KOMPAS.com/ Kafi)
fokuseditor BANDUNG – Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Sedikitnya ada empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program
Massa AMPB dari Pati menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian lantaran menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi, mulai dari penundaan transaksi rekening donasi hingga bus rombongan yang disebut dibatalkan mendadak.
Massa AMPB dari Pati menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian lantaran menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi, mulai dari penundaan transaksi rekening donasi hingga bus rombongan yang disebut dibatalkan mendadak. Meski demikian, AMPB memastikan aksi tetap berlangsung.
.1. Warga Pati: Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
AMPB memastikan akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengatakan massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. “Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, AMPB meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 2,6 miliar. Perkara itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp 42 miliar.
Rekening donasi ditunda transaksinya
Budi mengatakan rekening akan dikembalikan kepada pemilik setelah proses penyelidikan selesai.
“Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik,” jelas Budi. Koordinator AMPB Teguh Istianto sebelumnya mengatakan saldo rekening tersebut sekitar Rp 80,9 juta.
Uang itu merupakan gabungan donasi dan uang pribadi koordinator lainnya, Supriyono alias Botok.
Selama rekening tidak dapat digunakan, warga Pati tetap menerima donasi secara langsung melalui posko di depan Gedung DPR/MPR RI.
Kendala yang dihadapi AMPB tidak berhenti pada persoalan rekening. Rombongan 17 orang dari Pati yang bertolak menuju Jakarta mengaku bus mereka dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang.
Menurut Vander, insiden terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku disebut mengenakan pakaian tertutup dan melempar batu paving block ke arah bus.
“Ada dua oknum orang yang tidak dikenal menggunakan hoodie dan juga penutup muka atau masker melempari kami menggunakan batu sehingga mengganggu perjalanan kami,” kata Vander.
Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca. Salah satunya Botok yang duduk di bagian depan bus.
AMPB juga mengaku menghadapi sejumlah kendala lain, seperti akun TikTok dan WhatsApp milik Botok yang tidak dapat diakses serta bus rombongan dari Jawa Tengah yang disebut dibatalkan secara mendadak.
Meski begitu, Botok memastikan aksi tetap digelar. “Dari Pati kami sudah bawa bekal dan di sini teman-teman banyak yang bersolidaritas, sehingga adanya musibah penundaan transaksi itu tidak menghambat spirit teman-teman, justru semakin kami ditekan semakin kami melawan,” ujar Botok.
2. Warga Depok: RUU Perampasan Aset hingga Harga Kebutuhan Pokok
Kelompok kedua yang akan ikut menyuarakan aspirasi adalah AMDB.
Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan mereka membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Kedua, meminta hukuman mati bagi koruptor.
Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sebelum bergabung dalam aksi di Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Setelah itu, mereka akan bergabung dengan AMPB untuk mengikuti aksi di Jakarta pada Kamis.
AMDB juga menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menampung donasi warga Pati.
3. Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: Bawa 10 Tuntutan
Aksi juga akan diikuti Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi.
Mereka juga mendesak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
GERAM membawa 10 tuntutan, yaitu:
1. Mengadili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Menghentikan KDMP dan MBG, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat, serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
5. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan menjamin upah layak bagi buruh.
6. Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
7. Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
8. Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil.
9. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk mereka yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.
10. Menyita seluruh aset koruptor, dengan menuntut aset hasil korupsi dirampas untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Massa GERAM berasal dari berbagai elemen, antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.
4. Massa Bangkalan: Dukung Program Prabowo
Kelompok keempat datang dari Bangkalan, Jawa Timur.
Mereka tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dan menyiapkan 500 tiket keberangkatan menuju Jakarta.
Berbeda dengan tiga kelompok sebelumnya, massa RMP4 datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu yang mereka dukung adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator RMP4 Ali mengatakan masyarakat terbantu karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari, sementara uang saku dapat ditabung.
Namun, dukungan tersebut bukan tanpa catatan. RMP4 meminta program MBG tetap dievaluasi dan memperbaiki sejumlah dapur yang dinilai perlu dibenahi.
“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” kata Ali.
Massa yang disiapkan RMP4 berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.
Empat kelompok, empat suara
Dengan demikian, aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis nanti akan mempertemukan empat kelompok dengan agenda berbeda.
AMPB dari Pati berfokus pada pengesahan RUU Perampasan Aset dan penuntasan dugaan korupsi di Pati, sembari menyoroti persoalan rekening donasi dan sejumlah kendala yang mereka alami menjelang aksi.
AMDB dari Depok membawa tiga tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, militerisme, kriminalisasi aktivis, hingga pemberantasan korupsi.
Sementara RMP4 dari Bangkalan datang dengan suara berbeda, yakni mendukung program pemerintah, khususnya MBG, sembari meminta perbaikan tata kelola.
Di tengah perbedaan tuntutan tersebut, AMPB memastikan akan menjaga aksi tetap damai.
Aksi ini sekaligus menjadi ruang bagi kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung di depan gedung parlemen.
Dikutip dari : COMPAS.COM (26 Agustus 2026)
Editor         : Admin