Firdaus Arifin Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa berjalan keluar gedung seusai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
BELUM genap debu pergantian jabatan mengendap, nama Purbaya Yudhi Sadewa sudah dilempar ke gelanggang yang jauh lebih besar: Pemilihan Presiden 2029. Di sejumlah percakapan media sosial mulai muncul seruan “Purbaya Capres 2029”.
Sebagian orang menafsirkan pencopotannya dari jabatan Menteri Keuangan bukan sebagai akhir karier, melainkan awal perjalanan politik, seolah-olah berakhirnya jabatan di dalam kabinet dapat segera membuka panggung baru di hadapan rakyat.
Tentu, politik tidak sesederhana itu. Sorak di ruang digital bukan tiket pencalonan. Kekaguman sesaat bukan organisasi.
Simpati kepada pejabat yang diberhentikan juga belum tentu berubah menjadi suara di bilik pemungutan.
Namun, kemunculan wacana tersebut tetap layak dibaca. Ia memberi tahu kita bukan hanya tentang Purbaya, melainkan juga tentang perubahan selera politik masyarakat Indonesia.
Publik tampaknya sedang mencari figur yang berbicara tanpa terlalu banyak lapisan, terlihat berani menghadapi birokrasi, dan tidak sepenuhnya larut dalam bahasa kekuasaan.
Dalam keadaan demikian, pertanyaan “Purbaya capres 2029?” bukan ramalan. Ia adalah cermin kegelisahan pemilih terhadap panggung politik yang dianggap terlalu penuh tokoh lama, tetapi miskin kemungkinan baru.
Efek Pemecatan
Purbaya diberhentikan setelah sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan. Pergantian mendadak itu terjadi tidak lama setelah perombakan besar pejabat di lingkungan kementerian, terutama pada bidang pajak dan bea cukai.
Purbaya mengakui bahwa perombakan tersebut menjadi sebagian dari persoalan yang mengiringi pencopotannya.
Sejumlah pemberitaan juga mengaitkan pergantian itu dengan perbedaan pandangan mengenai perombakan pejabat dan sejumlah kebijakan fiskal.
Namun, pemerintah tidak mengumumkan alasan pencopotan tersebut secara terperinci.
Di titik inilah pemecatan memperoleh makna politik yang melampaui urusan administrasi kabinet.
Dalam sistem presidensial Indonesia, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana ditegaskan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.
Menteri bukan pemegang mandat rakyat yang berdiri terpisah dari kepala pemerintahan.
Karena itu, pergantian menteri pada dasarnya merupakan peristiwa konstitusional biasa. Namun, politik selalu bekerja melalui kesan.
Jika publik memandang seorang menteri dicopot karena berusaha membenahi institusi atau menantang kepentingan yang telah mapan, keputusan yang secara hukum biasa dapat berubah menjadi drama politik.
Orang yang kehilangan jabatan memperoleh citra sebagai korban. Kekuasaan yang hendak menutup satu pintu justru mungkin membuka panggung lain.Purbaya mendapat keuntungan simbolik dari keadaan tersebut.
Gaya bicaranya yang langsung, kadang keras, bahkan sering mengundang kontroversi, membuat dirinya mudah dibedakan dari teknokrat pada umumnya. Ia tidak tampil dengan bahasa ekonomi yang steril.
Ia membawa persoalan likuiditas, perpajakan, pertumbuhan, dan pengelolaan anggaran ke ruang percakapan sehari-hari. Masyarakat mungkin tidak selalu memahami instrumennya, tetapi menangkap keberaniannya.
Pemecatan kemudian memperkuat kesan bahwa keberanian itu mempunyai harga. Benar atau tidaknya kesan tersebut harus diuji dengan bukti, bukan dirawat sebagai mitos. Namun, dalam politik elektoral, persepsi sering tiba lebih dahulu daripada pemeriksaan fakta.
Teknokrat Politik
Indonesia pernah mengenal pejabat ekonomi yang dihormati, tetapi penghormatan tidak otomatis menjadi daya pilih. Seorang teknokrat bekerja dengan data, kalkulasi, dan disiplin kebijakan.
Seorang politikus harus mengolah harapan, membangun persekutuan, serta bertahan menghadapi serangan. Kedua dunia itu dapat bersentuhan, tetapi tidak selalu dapat saling menggantikan.
Purbaya berada di ambang pertemuan keduanya. Latar belakangnya kuat: pendidikan teknik dan ekonomi, pengalaman dalam pemerintahan dan pasar, serta kepemimpinan di Lembaga Penjamin Simpanan sebelum menjadi Menteri Keuangan.
Modal itu memberinya kesan kompeten. Gaya komunikasinya memberinya daya tarik populis. Kombinasi kompetensi dan keberanian berbicara memang langka di tengah kecenderungan pejabat menyampaikan banyak kata tanpa mengatakan sesuatu.
Ada pula keuntungan yang tidak dimiliki banyak politisi: Purbaya dikenali melalui pekerjaan, bukan terlebih dahulu melalui baliho.
Namanya menjadi percakapan karena keputusan publik dan pertengkaran kebijakan, bukan karena kampanye yang dirancang konsultan. Keaslian semacam itu bernilai mahal ketika warga jenuh terhadap citra buatan.
Namun, keaslian tetap perlu diuji. Penampilan yang spontan dapat memudahkan komunikasi, tetapi jabatan presiden menuntut ketelitian kata karena satu ucapan dapat menggerakkan pasar, mengubah hubungan diplomatik, atau menimbulkan ketegangan sosial.
Daya tarik seorang teknokrat juga dapat menipu. Ramainya percakapan publik tidak selalu menunjukkan dukungan politik yang telah mengakar. Kebijakan ekonomi menghasilkan pemenang dan pihak yang menanggung beban.
Gagasan mendorong pertumbuhan melalui pelonggaran likuiditas mungkin disambut pelaku usaha, tetapi dinilai berisiko oleh pihak yang mengutamakan stabilitas.
Sikap keras terhadap aparatur pajak atau bea cukai dapat terlihat sebagai keberanian reformasi, tetapi juga harus dinilai dari prosedur, hasil, dan keberlanjutan kelembagaannya.
Calon presiden tidak cukup menjual watak. Ia harus mempertanggungjawabkan rekam kebijakan.
Publik berhak bertanya: apakah langkah yang ditempuh Purbaya memperkuat perekonomian atau justru menambah kerentanan?
Apakah pertumbuhan yang dibanggakan dirasakan rumah tangga? Apakah defisit, nilai tukar, penerimaan negara, dan kepercayaan pasar dikelola secara sehat? Politik demokratis tidak boleh mengubah keberanian berbicara menjadi kekebalan dari evaluasi.
Jika Purbaya sungguh memasuki arena 2029, ia akan menghadapi ujian yang lebih luas daripada neraca negara.
Presiden mengurus hukum, pertahanan, pendidikan, lingkungan, hubungan pusat-daerah, kebebasan sipil, dan kohesi sosial. Keahlian ekonomi merupakan modal, bukan keseluruhan syarat kepemimpinan nasional.
Jalan Kepartaian
Ada rintangan yang lebih nyata: partai politik. Konstitusi menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Seberapa populer pun seseorang, ia tidak dapat mencalonkan dirinya melalui jalur perseorangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden memang memperluas pintu masuk.
Mahkamah menegaskan bahwa semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon tanpa persyaratan persentase kursi DPR atau perolehan suara sah nasional.
Mekanisme teknisnya masih dapat dijabarkan melalui revisi undang-undang, tetapi tidak dengan menghidupkan kembali ambang batas berbasis persentase.
Namun, pintu yang lebih banyak tidak berarti jalan menjadi mudah. Kandidat tetap membutuhkan struktur partai, saksi, logistik, jaringan daerah, kader, dan kemampuan merawat koalisi.
Di sinilah romantisme “calon rakyat” biasanya bertemu kenyataan. Politik Indonesia belum menyediakan jalan pintas dari perhatian digital menuju surat suara.
Partai dapat tertarik kepada figur yang ramai diperbincangkan, tetapi partai juga menghitung kesetiaan, pembiayaan, pembagian kekuasaan, dan masa depan organisasinya.
Purbaya, yang sejauh ini lebih dikenal sebagai teknokrat daripada kader partai, harus memilih: bergabung dan beradaptasi dengan institusi politik, membangun hubungan dengan beberapa partai, atau membiarkan namanya hanya menjadi alat tawar pihak lain.
Keputusan itu tidak ringan. Terlalu cepat mendekati partai dapat merusak citra independen yang menjadi sumber simpatinya.
Terlalu lama menjaga jarak dapat membuat momentum hilang. Politik mempunyai waktu sendiri. Ia menghukum orang yang tergesa-gesa, tetapi juga meninggalkan mereka yang terlambat.
Dengan waktu sekitar dua tahun lebih menuju Pemilu 2029, peta pencalonan masih sangat cair. Presiden Prabowo Subianto secara konstitusional dapat maju untuk masa jabatan kedua.
Para ketua umum, kepala daerah populer, menteri, dan mantan kandidat presiden juga memiliki modal yang telah dibangun bertahun-tahun.
Di tengah nama-nama itu, Purbaya untuk sementara memiliki ciri pembeda, tetapi belum mempunyai mesin politik.
Politik Simbol
Mengapa wacana pencalonan Purbaya justru muncul setelah ia dicopot? Jawabannya mungkin terletak pada kecenderungan masyarakat mencari tokoh yang dipersepsikan berhadapan dengan kemapanan.
Dalam demokrasi yang partainya kurang berakar dan identifikasi pemilihnya mudah bergerak, figur sering lebih kuat daripada institusi.
Pemilih tidak selalu mengikuti ideologi; mereka mengikuti cerita. Namun, perhatian publik tidak sama dengan elektabilitas.
Ramainya nama Purbaya dalam percakapan digital belum cukup untuk menempatkannya sebagai kandidat kuat.
Belum tersedia dasar survei yang memadai untuk menyimpulkan bahwa simpati setelah pencopotan telah berubah menjadi dukungan elektoral berskala nasional.
Ada tokoh utama, ada keberanian, ada konflik, dan ada ketidakadilan yang dirasakan. Masalahnya, demokrasi dapat tersesat jika cerita diterima sebagai kenyataan tanpa pemeriksaan.
Masyarakat perlu membedakan antara kritik yang sah dan pembentukan kultus baru.
Membela hak seorang pejabat untuk menjelaskan pencopotannya tidak sama dengan menganggap semua kebijakannya benar.
Mengkritik dominasi kelompok dalam pemerintahan juga tidak mengharuskan kita segera menobatkan orang yang tersisih sebagai pemimpin masa depan.
Purbaya akan menentukan apakah simbol itu tumbuh atau padam.
Jika ia memilih memainkan peran sebagai korban, ia mungkin memperoleh sorotan cepat, tetapi rentan kehilangan bobot.
Jika ia menggunakan masa di luar jabatan untuk menjelaskan gagasan ekonomi secara terbuka, mempertanggungjawabkan kebijakannya, dan menawarkan agenda kelembagaan yang lebih luas, ia dapat mengubah simpati menjadi kepercayaan.
Politik nasional membutuhkan lebih dari kalimat berani. Ia membutuhkan kesediaan mendengar, kemampuan membangun tim, penghormatan terhadap hukum, dan kecakapan menerima koreksi.
Sifat terus terang yang memikat publik harus disertai pengendalian diri. Ketegasan tanpa institusi mudah berubah menjadi kehendak pribadi; keberanian tanpa akuntabilitas dapat menjadi populisme.
Ujian 2029
Pertanyaan mengenai pencalonan Purbaya sebaiknya tidak dijawab sekarang dengan “ya” atau “tidak”. Terlalu sedikit bukti untuk menyebutnya kandidat serius, tetapi terlalu tergesa pula untuk menganggap fenomena itu sekadar gurauan media sosial.
Beberapa tahun dalam politik dapat mengangkat nama yang semula tidak diperhitungkan dan menenggelamkan tokoh yang hari ini tampak tak terkalahkan.
Ada setidaknya tiga ujian. Pertama, ujian gagasan. Purbaya harus membuktikan bahwa pandangannya bukan kumpulan respons spontan, melainkan rancangan pemerintahan yang masuk akal dan berpihak kepada kepentingan luas.
Kedua, ujian organisasi. Ia perlu menunjukkan kemampuan bekerja dengan partai tanpa sepenuhnya ditelan transaksi elite.
Ketiga, ujian ketahanan. Sorotan yang sekarang menguntungkan akan berubah menjadi pemeriksaan atas kekayaan, keluarga, jaringan, keputusan masa lalu, dan konsistensi ucapannya.
Di atas semua itu, pemilih juga sedang diuji. Apakah kita akan kembali memilih berdasarkan pesona sesaat atau mulai menuntut program yang dapat dihitung dan institusi yang dapat mengawasi?
Demokrasi yang sehat tidak mencari penyelamat tunggal. Ia memilih pemimpin, tetapi sekaligus membatasi pemimpin itu.
Karena itu, tanda tanya pada judul “Purbaya Capres 2029?” jauh lebih penting daripada seruannya.
Tanda tanya menjaga jarak antara harapan dan kenyataan. Ia memberi ruang untuk menilai, bukan segera memuja. Ia mengingatkan bahwa perhatian publik setelah pencopotan hanyalah permulaan, bukan mandat.
Purbaya mungkin menjadi calon presiden. Mungkin pula ia hanya menjadi simbol singkat dari kekecewaan publik terhadap cara kekuasaan bekerja.
Nasib politiknya akan bergantung pada apakah ia mampu mengubah keberanian personal menjadi gagasan kebangsaan, simpati menjadi organisasi, dan kontroversi menjadi kepercayaan.
Pada akhirnya, 2029 bukan semata-mata soal siapa yang muncul setelah tersingkir. Ia adalah soal siapa yang mampu meyakinkan rakyat bahwa kekuasaan tidak dicari untuk membalas pencopotan, melainkan untuk memperbaiki republik. (Red)
Dikutip dari : KOMPAS.com (19/9/2026).
Editor : Admin